KepalaLembaga Administrasi Negara, Agus Dwiyanto (2014) menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) permasalahan yang teridentifikasi dalam meningkatkan kapasitas pegawai Aparatur Sipil Negara berkelas dunia , yaitu sebagai berikut : a) wawasan sempit, silo mentality, inward looking, b) standar kompetensi, kode etika dan perilaku tidak jelas FotoDok. HBA Badiklat JAKARTA - Badan Pendidikan dan Pelatihan ( Badiklat ) Kejaksaan RI menggelar upacara Penutupan Diklat NOMOR14 TAHUN 2019 TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Upayaperwujudan tertib niaga diselenggarakan melalui pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), pemberian layanan pendaftaran dan pengawasan barang yang terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), pengawasan atas ketentuan perizinan di bidang perdagangan, serta penegakan PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) yang keberadaannya diatur secara resmi dalam berbagai tata peraturan perundangan saait ini belum dapat berperan secara optimal dalam menjalankan tugasnya. • Pelatihan selama 4 hari 3 malam • 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap) • Konsumsi (Coffee Break, Lunch & Dinner) • Kelengkapan Bimtek Bogor 30 April 2019 - Demi meningkatkan pemahaman terkait pengawasan dan penegakkan hukum tindak pidana Kepabeanan dan Cukai, Diklat Reserse Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI melakukan Kunjungan Wisata Karya ke Bea Cukai Bogor bersama 30 peserta Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC TA 2019. Peserta diklat dan Pendamping disambut oleh Kepala Seksi Pelayanan [] Katalog: PERDA KAB. SEMARANG NO. 1, LD.2019 NO.1, TLD.1. LL SETDA KAB.SEMARANG : 15 HLM. PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. Abstrak : Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, perlu PERKABKN NOMOR 3 TAHUN 2013 KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL. Rio Ananda. Download Download PDF. Full PDF Package Download Full PDF Package. This Paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Download Download PDF. Download Full PDF Package. PENYIDIKPNS. 2019. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/ No.1. Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil. ABSTRAK: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, perlu diatur hIo4. Kepada Yth Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor Unit SKPD di Seluruh Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah LP3D sebagai penyelenggara training, bimtek dan diklat kepegawaian mengajukan undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi bidang kepegawian kepada Bapak/Ibu Diklat/Bimtek Kepegawaian mengenai System Kepegawaian, Analis Jabaran, Analis Beban Kerja, Administrasi kepegawaian dan beberapa materi lainnya dibidang kepegawaian yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang kepegawaian, antara lain sebagai berikut Implementasi PERMENPAN RB No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara MTASN Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Menuju Distem Tahun 2020 tentang Manajemen PNS/ Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan Tahun Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Penggati PP 46 Tahun 2011 .Sosialisasi Dan Implementasi PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet Wajib Bagi Semua OPD Propinsi Kab/ Penggajian PNS Sesuai PERPRES Tahun 2019, PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK.Sosialisasi Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji Peraturan Presiden PERPRES Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/DudaRekuitmen CPNS, Beserta Pengembangan Kompetensi PNSPenyusunan Evaluasi Jabatan Dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT Dan SKM PNS Dilingkungan Pemerintah Kapasitas dan Sosialisasi Regulasi, Peraturan Terbaru bagi Bendahara dan Bagian Kepegawaian di Lingkungan Dinas Perindustrian dan PerdaganganSosialisasi dan implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PNS.Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil PNS Bagi Pemerintah DaerahManajemen Konflik dan Krisis Conflict and Crisis Management bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil PNS Pemerintah DaerahTata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNSBimbingan Teknis Pembentukan Aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota se Indonesia Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara guna membentuk Pemerintahan Kelas Umum Tata Kelola Kehumasan Dilingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun Analisis Jabatan ANJAB Dan Analisis Beban Kerja ABK, Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai SKP Serta Implementasi Permenpan Nomor 41 Tahun 2018Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Yang Berlaku Mulai 22 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ASN , dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Pelaksana Serta Pejabat Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Aparatur Sipil Cara Pengajuan dan Pemberian Cuti Aparatur Sipil Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Cara Penyusunan, Perhitungan dan Penilaian Prestasi Kerja PNSTata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan dan Hak Serta Kewajiban Analis KepegawaianTata Cara Penetapan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial Penetapan Kebutuhan PNS Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Tewas Bagi / Diklat Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil PNS Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara ASN Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Pola Karier dan Kompetensi Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Cara Perumusan Dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Cara Melakukan Study Banding Pekerjaan Didalam Atau Diluar Negeri Bagi SKPD Cara Dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan Dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UU Ketenagakerjaan Cara Mutasi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Serta Pemberian Kenaikan Pangkat PNS Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal SPM.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda Manajemen Talenta ASN Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun Cara Pengujian Kelayakan, Pengangkatan dan Promosi Jabatan Bagi PNS sesuai dengan PERMENPAN Nomor 13 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Cara Pengubahan dan Penambahan Jabatan Pelaksana Pada SKPD Di Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan dan Disiplin Terpadu Menghadapi Kebijakan Zero Growth Formasi PNSTata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur SOP Administrasi Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai SKP di Lingkungan Pemerintah Jabatan Terkait Reformasi Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan dan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Menpan atau PERMENPAN RB Tahun Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait Jabatan Pelaksana Bagi PNS Di Lingkungan Instansi PemerintahSistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Cara Mutasi pegawai / Diklat Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Efektif dan Efisien Sesuai Dengan Permendagri No. 138 Tahun Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemetaan dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Tenaga Cara Pengelolaan Administrasi Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ASN .Pelatihan Penggunaan Aplikasi “SIPAMAN” Pelaporan Berkala Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Berbasis Analisis Beban Kerja ABK .Pengembangan Budaya Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil PNS.Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja ABK di Lingkungan Pemerintah Daerah Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil PNS Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara ASN Sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Permenpan Dan RB Nomir 1 Tahun Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT dan SKM PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota/ Se Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi CPNS Dan PNS Berdasarkan Pp 53 Tahun informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bimtek, diklat kepegawaian pemerintah Jadwal Bimtek Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintahan Daerah LP3D Jadwal Bimtek LP3D Tahun 2023 Fasilitas PesertaPelatihan selama 2 hariMenginap 3 Malam Twin Share Bagi Peserta MenginapTanda Peserta BimtekKonsumsi Coffe Break 2x dan Lunch 2x serta Dinner 3x bagi peserta yang menginapKelengkapan Bimtek Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEKTas EksklusifInformasi selanjutnya tentang kegiatan Bimtek, Diklat dan sosisialisasi dapat menghubungi Phone 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM D7BC3D6E, 22A1E8D5